Jumat, 11 September 2009

Manajemen Pendidikan

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan nasional yang kita laksanakan adalah manifestasi tanggung jawab kebangsaan dalam mewujudkan cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia. Pembangunan bidang pendidikan yang dilaksanakan oleh pemerintah bersama masyarakat merupakan upaya pengejawantahanan salah satu cita-cita nasional, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Proses pencerdasan bangsa dilakukan baik melalui jalur sekolah maupun jalur luar sekolah. Pada gilirannya, kesempatan memperoleh pendidikan untuk semua (education for all) semakin dirasakan masyarakat, karena pendidikan dijadikan kebutuhan pokok. Karena itu kualitas pendidikan nasional perlu terus ditingkatkan yang dilaksanakan sebagai bagian integral dari program pembangunan nasional.
Pembangunan bidang pendidikan di Indonesia memiliki kerangka hukum (legal framework) yang kuat sejak dikeluarkannya undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang sistem pendidikan Nasional. Dalam undang-undang tersebut Salah satu cita-cita nasional yang harus terus diperjuangkan oleh bangsa Indonesia ialah upaya mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pendidikan nasional. Masa depan dan keunggulan bangsa kita ditentukan oleh keunggulan sumber daya manusia(SDM) yang dimilikinya, disamping sumber daya alam dan modal. SDM berkualitas tinggi diharapkan secara signifikan dapat menjadi subjek pembangunan untuk lebih berhasil mengelola sumber daya (resources) bagi kepentingan kesejahteraan masyarakat. Pada gilirannya adalah upaya bangsa ini dalam mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya melalui pelaksanaan pembangunan agar dapat berlangsung efektif.. dinyatakan ,”Sistem Pendidikan Nasional adalah satu keseluruhan yang terpadu dari semua satuan dan kegiatan pendidikan yang berkaitan satu dan yang lainnya untuk mengusahakan tercapainya tujuan pendidikan nasional.. Dalam UU Nomor 2 tahun 1989 dinyatakan, “ pendidikan nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan Jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.Ada empat pilar yang perlu diterapkan dalam pendidikan nasional yaitu:
1. Belajar untuk mengetahui ( Learning to know)
2. Belajar untuk melakukan sesuatu/bekerja terampil (learning to do)
3. Belajar untuk menjadi seseorang/pribadi (learning to be)
4. Belajar untuk menjalani kehidupan bersama (Learning to live together)

Salah satu permasalahan pendidikan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia adalah mutu pendidikan, khusunya pendidikan dasar dan menengah. Berbagai usaha telah dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional, antara lain melalui berbagai pelatihan dan peningkatan kualifikasi guru, pengadaan buku dan alat pelajaran,perbaikan sarana dan prasarana pendidikan lainnya serta peningkatan mutu manajemen sekolah.

1.2. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang diatas, adapun yang menjadi permasalahan dalam makalah ini adalah.
1. Mengapa manajemen itu diperlukan dalam dunia pendidikan?
2. Apa tujuan manajemen pendidikan?

1.3. Tujuan
Adapun tujuan dibuatnya makalah ini adalah untuk meningkatkan mutu pendidikan dengan memperkuat manajemen disetiap lembaga pendidikan.
















BAB II
PEMBAHASAN
A. Istilah dan Pengertian Manajemen
Sebelum kita membicarakan manajemen, ada baiknya kami ingatkan lagi bahwa ada istilah yang telah dikenal terlebih dahulu di lingkungan pendidikan, yaitu “administrasi pendidikan. Walaupun istilah administrasi pendidikan ini sudah lebih dulu dikenal dan baru berkembang pesat pada pertengahan abad ke-20, khusus di Indonesia, administrasi baru diperkenalkan melalui IKIP sejak tahun 1960-an. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika para pendidik banyak yang belum dapat memahami betapa perlu dan pentingnya administrasi pendidikan dalam rangka penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan secara umum (Purwanto, 1998 : 1).
Kata “administrasi” berasal dari bahasa Latin yaitu kata ad dan ministrare. Kata ad mempunya arti yang sama dengan to dalam bahasa Inggris, yang berarti ke atau kepada. Sementara kata ministrare sama artinya dengan kata to serve atau to conduct yang berarti melayani/membantu atau mengarahkan. Dalam bahasa Inggris to administer berarti mengatur/memelihara dan mengarahkan (Gie, 1978 : 9).
Jadi kata administrasi dapat diartikan “sebagai suatu kegiatan atau usaha untuk membantu, melayani, mengarahkan atau mengatur semua kegiatan dalam mencapai suatu tujuan.
Sedangkan pengertian administrasi pendidikan banyak dikemukakan para ahli, antara lain, Good Carter V, dalam Dictionary of Education, 1959 mengatakan, Administrasi pendidikan adalah segenap tehnik dan prosedur yang dipergunakan dalam penyelenggaraan lembaga pendidikan sesuai dengan kebijakan yang telah ditentukan. Stephen G. Knezevich dalam bukuya, administration of Public Education, 1962 mengatakan, Administrasi pendidikan adalah suatu proses yang berurusan dengan penciptaan, pemeliharaan, stimulasi dan penyatuan tenaga-tenaga dalam suatu lembaga pendidikan dalam ussaha merealisasikan tujuan yang telah ditentukan. Jadi dapat disimpulkan bawa administrasi pendidikan adalah segenap proses pengerahan dan pengintegrasian segala sesuatu, baik personil, spirituil maupun materil, yang berkaitan dengan pencapaian tujuan pendidikan.
Istilah lain yang hampir sama artinya dengan administrasi pendidikan ialah manajemen. Selama ini, istilah manajemen lebih terkenal dan umum dipakai dunia perusahaan dan ekonomi. Menurut Prof. Dr. Arifin Abdulrahman, Manajemen adalah kegiatan-kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran dan tujuan pokok yang telah ditentukan dengan menggunakan orang-orang pelaksana. George R. Terry mengatakan, manajemen adalah suatu proses tertentu yang terdiri atas perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan dan mencapai ujuan-tujuan yang telah ditetapkan dengan menggunakan manusia dan sumber daya lainnya.
Jadi, Manajemen bisa diartikan sebagai administrasi. Berkaitan dengan ini terdapat tiga pandangan yang berbeda, pertama, mengartikan administrasi lebih luas daripada manajemen (manajemen merupakan inti dari administrasi): kedua, melihat manajemen lebih luas daripada administrasi (administrasi merupakan inti dari manajemen), dan ketiga yang menganggap bahwa manajemen identik dengan administrasi.
Pada makalah ini istilah manajemen diartikan sama dengan istilah administrasi atau pengelolaan, yaitu segala usaha bersama untuk mendayagunakan sumber-sumber, baik personal maupun material, secara efektif dan efisien guna menunjang tercapainya tujuan pendidikan secara optimal.
Berdasarkan fungsi pokoknya manajemen dan administrasi mempunyai fungsi yang sama, yaitu
1. Merencanakan (Planning)
2. Mengorganisasikan (Organizing)
3. Mengarahkan (directing)
4. Mengkoordinasikan (coordinating)
5. Mengawasi (controlling) dan
6. Mengevaluasi (evaluation)

Manajemen pendidikan adalah penerapan prinsip-prinsip manajemen dalam mengelola praksis pendidikan agar efektif dan efisien sehingga output dari organisasi pendidikan mempunyai mutu yang tinggi.
Tujuan manajemen pendidikan adalah untuk meningkatkan kualitas pendidikan, yaitu pendidikan yang mempunyai relevansi serta akuntabilitas. Relevansi pendidikan hanya dapat dicapai apabila masyarakat sendiri ikut serta dalam proses pelaksanaan visi, misi, kebutuhan dari masyarakat pemiliknya. Semua hal ini dapat dilaksanakan melalui manajemen pendidikan berbasis sekolah . Dalam pelaksanaan desentralisasi dan otonomi pendidikan dikenal pengertian mengenai stakeholder society yaitu masyarakat yang para anggotanya mempunyai kepentingan bersama untuk membangun masyarakat itu sendiri. Hal ini berarti setiap anggota mempunyai hak dan juga kewajiban yang sama untuk ikut serta mewujudkan tujuan bersama di masyarakatnya.

B. Manajemen Berbasis Sekolah

Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) adalah model manajemen yang memberikan otonomi lebih besar kepada sekolah dan mendorong pengambilan keputusan bersama/partisipatif dari semua warga sekolah dan masyarakat untuk mengelola sekolah dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan berdasarkan kebijakan nasional. Otonomi ini akan membuat sekolah memiliki kewenangan lebih besar dalam mengelola sekolah lebih mandiri.
Mengapa Manajemen Berbasis Sekolah? Karena program sekolah akan tersusun sesuai kebutuhan masing-masing sekolah, dimana :
a. Sekolah lebih mengetahui SWOT (kekuatan, kelemahan,peluang,dan ancaman bagi dirinya sehingga dapat mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya yang tersedia untuk memajukan sekolahnya
b. Sekolah lebih mengetahui komponen pendidikan yang akan dikembangkan dan didayagunakan dalam proses pendidikan sesuai dengan tingkat perkembangan dan kebutuhan peserta didik;
c. Pengambilan keputusan yang dilakukan oleh sekolah dan warga sekolah lebih sesuai dan pas untuk memenuhi kebutuhan sekolah dan menciptakan transparasi kerja;
d. Penggunaan sumberdaya pendidikan akan lebih efisien dan efektif bilamana dikontrol oleh masyarakat setempat;
e. Sekolah dapat mempertanggung jawabkan hasil pendidikan masing-masing kepada semua pihak yang berkepentingan dan dapat secara cepat merespon aspirasi mereka dan lingkungan yang berubah dengan cepat;
f. Sekolah dapat melakukan kompetisi dengan sekolah-sekolah lain dalam meningkatkan mutu pendidikan.
C. Konsep Manajemen Berbasis Sekolah
Dengan adanya otonomi daerah maka terjadi perubahan paradigma manajemen, dari yang lama menuju yang baru

Perubahan Pardigma Manajemen Pendidikan

Paradigma Lama Paradigma Baru

Melaksanakan program
Keputusan terpusat
Ruang gerak terbatas
Basis birokratik
Sentralistik
Diatur
Malregulasi
Mengontrol
Mengarahkan
Menghindari resiko
Boros
Individual
Informasi terbatas
Pendelagasian
Organisasi vertical Merumuskan/melaksanakan program
Keputusan bersama/partisipatif
Ruang gerak fleksibel
Basis profesional
Desentralistik
Mandiri
Deregulasi
Memotivasi
Memfasilitasi
Mengelola Resiko
Efisien
Kerjasama
Informasi terbuka
Pemberdayaan
Organisasi horizontal

Manajemen (Berbasis) sekolah memberikan wewenang penuh kepada pihak sekolah untuk merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, mengkoordinasikan, mengawasi dan mengevaluasi komponen pendidikan


Komponen pendidikan yang perlu dikelola dalam penyelenggaraan pendidikan Inklusi


Sesungguhnya, mutu pendidikan adalah satu faktor kunci dalam kompetisi antar negara di era globalisasi ini. Mutu produk dan pelayanan yang dihasilkan berbagai lembaga pendidikan ditentukan oleh kompetensi manajerial, kepemimpinan, visi dan integritas kepribadian manajer, guru-guru, dan pegawai dalam mengelola pendidikan. Demikian pula para insinyur dan ekonom dari dunia industri dituntut partisipasinya dalam mengelola pendidikan. Demikian juga kontribusi mereka dalam bidang ketenagaan dan pengambilan keputusan perlu adanya relevansi dengan dunia pendidikan.
Kepala sekolah sebagai manajer sudah saatnya mengoptimalkan mutu kegiatan pembelajaran untuk memenuhi harapan pelanggan pendidikan. Sekolah berfungsi untuk membina sumber daya manusia yang kreatif, inovatif, sehingga lulusannya memenuhi kebutuhan masyarakat. Para manajer pendidikan dituntut mencari dan menerapkan suatu strategi manajemen mutu terpadu (total quality management) yang dapat mendorong perbaikan mutu di sekolah. Penerapan manajemen mutu terpadu dalam pendidikan mengutamakan pencapaian harapan pelanggan melalui upaya terus-menerus, pembagian tanggung-jawab dengan pegawai dalam rangka mengurangi peserta didik yang putus sekolah, tidak naik kelas dan atau tidak lulus.

2.Tujuan Manajemen Pendidikan

Masyarakat sebagai stakeholders merupakan salahsatu pemegang hak, ini berarti tujuan lembaga-lembaga pendidikan harus pula menampung apa yang diinginkan masyarakat dan bukan hanya menampung yang diinginkan birokrasi. Hal ini berimplikasi harus ada lembaga atau struktur organisasi dalam lembaga pendidikan yang mengikutsertakan masyarakat. Partisipasi ini tidak hanya sekedar memberikan investasi dengan membayar SPP, pajak dan lainnya, tetapi juga ikut serta dalam merencanakan kurikulum pendidikan, evaluasi pendidikan serta hal-hal yang menyangkut proses belajar. Dengan demikian, tujuan manajemen pendidikan yang menampung semua unsur pemilik pendidikan harus dapat dirumuskan dengan baik agar tujuan pendidikan dapat tercapai. Manajemen pendidikan tidak lain diarahkan untuk meningkatkan kualitas, yaitu yang mempunyai relevansi dan akuntabilitas. Semua ini dapat dilaksanakan melalui manajemen pendidikan berbasis sekolah dan pendidikan masyarakat (community based education).










BAB III
PENUTUP
3.1 Kesimpulan

Tujuan manajemen pendidikan adalah untuk meningkatkan kualitas pendidikan, yaitu pendidikan yang mempunyai relevansi serta akuntabilitas. Relevansi pendidikan hanya dapat dicapai apabila masyarakat sendiri ikut serta dalam proses pelaksanaan visi, misi, kebutuhan dari masyarakat pemiliknya. Semua hal ini dapat dilaksanakan melalui manajemen pendidikan berbasis sekolah. Dalam pelaksanaan desentralisasi dan otonomi pendidikan dikenal pengertian mengenai stakeholder society yaitu masyarakat yang para anggotanya mempunyai kepentingan bersama untuk membangun masyarakat itu sendiri.
3.2 Saran
Komitmen, kerjasama dan kerja keras dari semua stakholder dapat mewujudkan cita-cita pendidikan nasional.
DAFTAR PUSTAKA


Daryanto, H.M., 1998. Administrasi Pendidikan, Rineka Cipta, Jakarta.
Departemen Pendidikan Nasional, 1999. Panduan Manajemen Sekolah, Jakarta.
Departemen Pendidikan Nasional, 2000, Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah, Jakarta.
Departemen Pendidikan Nasional, 2003 Manajemen Berbasis Sekolah, Jakarta.
Pidarta, Made. 1988. Manajemen Pendidikan Indonesia, Bina Aksara. Jakarta.
Purwanto, Ngalim. 1998. Administrasi dan Supervisi Pendidikan, Rosdakarya, Bandung.
Soetopo, Hendiyat., Soemanto,Wasty.,1988. Kepemimpinan dan Supervisi Pendidikan, Bina Aksara, Jakarta.
Syafaruddin, 2002. Manajemen Mutu Terpadu dalam Pendidikan Konsep, Strategi dan Aplikasi. Jakarta :Gramedia
Tilaar H.A.R, 2003. Kekuasaan dan Pendidikan. Magelang Indonesia.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar